BEM FAHUTAN IPB

Kabinet Korsa Rimbawan

Seminar Semarak Kehutanan 2017 : Bisnis Kehutanan untuk Masa Depan

1509801403900150980139671715098013806341509801371432


Sabtu (4/11/2017) telah dilaksanakan Seminar Bisnis Kehutanan, sebagai salah satu rangkaian acara Semarak Kehutanan 2017. Seminar bertema “Bisnis Kehutanan untuk Masa Depan” ini, diselenggarakan di Auditorium Sylva Pertamina Fakultas Kehutanan IPB yang dihadiri oleh 120 peserta. Seminar diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Dr.Ir.Rinekso Soekmadi M.Sc.F.Trop selaku Dekan Fakultas Kehutanan IPB.

Sesi pertama dipandu oleh Nabilah Amany sebagai moderator. Pemateri pada sesi ini yaitu Ir.Totok Kartono Waluyo (Pusat Penelitan Hasil Hutan) yang membahas tentang cara memperoleh minyak atsiri beserta bahan bakunya dan Lita Ginting (Sourcing Manager PT.Givaudan Indonesia) membahas kekayaan potensi minyak atsiri serta praktik bisnisnya.

Sesi kedua dengan dipandu oleh Ari Bima Putra sebagai moderator. Dr.Ir.Dede Hermawan M.Sc (Dosen Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB) pada sesi kedua ini, membahas tentang potensi serta prospek kayu energi yang dimodifikasi dalam berbagai produk dan Sudjono Kosasih (Direktur Utama PT.Prima Gasifikasi Indonesia) yang membahas tentang Green Energy Smart Farm Cycle.

Beberapa peserta yang beruntung mendapatkan doorprize langsung dan peserta dengan pertanyaan terbaik dari setiap sesi mendapatkan hadiah spesial dari Tawazun. Acara berlangsung dengan meriah dan lancar. Terimakasih kepada seluruh peserta dan para pihak yang telah mendukung kesuksesan seminar ini.

Terimakasih.

Departemen Apresiasi dan Seni

BEM Fahutan IPB 2017

Kabinet Korsa Rimbawan

PEJUANG KONSERVASI MELAWAN ANCAMAN KEPUNAHAN

Bagaimana Nasib Satwa Indonesia Saat Ini?

Kesejahteraan satwa dilindungi di Indonesia masih berada pada titik kegamangan yang berkepanjangan. Bayang-bayang akan ancaman kepunahan masih jelas terlihat dari tingginya aktifitas perdagangan, perburuan dan pemeliharaan satwaliar secara illegal yang terus-menerus meningkat setiap waktu ditengah upaya penyelamatan dan konservasi yang dilakukan secara gencar oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Sejauh ini belum ditemukan formula yang tepat guna untuk menghentikan aktivitas yang jelas melanggar hukum. Disaat yang sama, data mengenai jumlah populasi dan tingkat kerusakan satwa pun masih belum memadai. Ketiadaan data yang valid diduga menjadi faktor lain tingginya penurunan populasi dan penanganan yang berinovasi dari tahun ke tahun tidak kunjung memunculkan perubahan yang berarti.

Padahal, negara telah mengesahkan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan ekosistem serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Nyatanya meski sudah jelas peraturan yang ada, tetapi tetap saja perdangan, perburuan dan pemeliharaan satwaliar secara illegal tumbuh subur di negeri ini. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara terkaya yang memiliki keanekaragaman hayati dengan luasan hutan tropisnya. Indonesia yang dahulunya disebut sebagai negeri zamrud khatulistiwa, perlahan-lahan kian memudar berbanding lurus dengan deforestasi hutan yang sempat tidak terkendali.

 

Apa yang dapat dilakukan untuk Hutan dan Satwa Indonesia?

Pelestarian hutan dan satwaliar tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun seluruh masyarakat Indonesia pun harus berpartisipasi. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu satwaliar Indonesia dalam berjuang melawan kepunahan seperti melakukan aksi nyata. Sebagai konservasionis yang kritis, jangan selalu berpikir bahwa aksi konservasi alam selalu membutuhkan dana besar atau terlihat mewah. Tindakan atau aksi kecil pun jauh lebih baik daripada angan yang tidak pernah diwujudkan. Aksi nyata yang dapat kita lakukan berupa :

  1. Meningkatkan pengetahuan konservasi
  2. Tidak terlibat dalam kejahatan satwa
  3. Melapor kepada polisi atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) jika menemukan praktek kejahatan satwa
  4. Melakukan kampanye konservasi kepada sesama
  5. Ikut serta dalam donasi untuk kelestarian satwa

 

Jadi Tunggu Apa Lagi? Yuk Lakukan Saat Ini Juga!

REFORMA AGRARIA UNTUK SIAPA ?

IMG20170924183728 (2)

Undang-undang Pokok Agraria yang disetujui DPR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial. Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September, kemudian diperingati sebagai “Hari Tani”. Istilah reforma agraria atau land reform kembali mengemuka seiring dengan dilakukannya redistribusi 142.159 hektar lahan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk 389 desa di 21 propinsi.

Apa sebenarnya yang dimaksud reforma agraria dan apa tujuannya?

Reforma Agraria bisa diartikan secara sempit sebagai sebuah kebijakan redistribusi lahan yang didorong oleh pemerintah atau disebut juga dengan land reform. Namun secara luas, ia bisa juga diartikan sebagai sebuah perombakan sistem agraria di sebuah negara, yang salah satunya mencakup redistribusi lahan atau land reform.  Unsur-unsur lain dalam reforma agraria mencakup fasilitas pemberian kredit pada petani, pelatihan, akses pasar dan pengelolaan atau manajemen pertanahan.

Bagaimana sejarah singkat reforma agraria di Indonesia? 

Reforma agraria di Indonesia dimulai saat babak feodal, di mana Raja mengklaim sebagai penguasa atas seluruh tanah. Negara (Raja) melakukan control to the people bukan kontrol langsung kepada tanah.  Babak berikutnya adalah masa VOC abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 hingga masa Tanam Paksa 1830-1870. Dalam masa panjang itu sistem ekonomi kolonial diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Guna memaksimalkan produksi pasca kebangrutan VOC, Kolonial Belanda menyusun kebijakan tanam paksa. Memasuki masa maleise sejak 1930-an, serta Perang Dunia II, produksi perkebunan merosot. Petani mendapatkan peluang dalam menduduki, mengolah dan memanfaatkan perkebunan Belanda yang tidak terlantar. Ketika Jepang masuk, fasisme Jepang kemudian memanfaatkan lebih mendorong gerakan pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang dilakukan oleh kaum tani. Mereka juga mendorong kaum tani melakukan pembongkaran terhadap hutan untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Semua dilakukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya.

Ketika Indonesia merdeka, gagasan Bung Karno adalah mengakhiri “cara-cara penghisapan manusia atas manusia, atau exploitation de l’home par l”homme. Oleh karena itu maka Bung Karno, selaku presiden negara Indonesia merdeka hendak memberi batas tegas terhadap:

1. Kolonialisme yang secara konkritnya diterapkan dalam penguasaan lahan perkebunan swasta asing

2. Mengakhiri feodalisme.

Singkatnya, lahirlah UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Kemudian masuklah Indonesia dalam babak berikutnya yaitu cita-cita Land Reform.

Mengapa hingga saat ini, masih ada petani yang tidak punya lahan di kampung nenek moyangnya sendiri?

Pelaksanaan reforma agraria menyebabkan ketegangan sosial politik di pedesaan. Pada akhir Desember 1964 dan 14 Januari 1965, Menteri Agraria melaporkan proses redistribusi (pembagian) tanah kelebihan di Jawa, Madura, Bali, Lombok dan Sumbawa (seluruh tahapan I) telah diselesaikan dengan baik. Tanah yang diredistribusi terdiri dari tanah milik dan tanah negara yang berlebihan, termasuk tanah kerajaan. Sebab-sebab kegagalan reforma agraria saat itu, salah satunya adalah bahwa reforma agraria selalu berhadapan dengan kekuatan riil, nyata, dan konkrit di pedesaan yang tidak selalu mendukung gagasan tersebut. Segala kebijakan pemerintah untuk memastikan reforma agraria telah dibuat, namun praktek atas kebijakan tersebut berhadapan dan kalah oleh kekuasaan riil di pedesaan yang ingin melanggengakan penguasaannya atas lahan.  Kesiapan organisasional yang mengawal reforma agraria di pedesaan tidak matang disiapkan baik oleh negara maupun organisasi tani.  Akibatnya ketegangan sosial tidak mampu diatasi dengan baik. Reforma agraria digagalkan di tingkat praktek. Sekarang ini, akibat digagalkannya Reforma Agraria di era Orde Baru, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia sangat mencolok yaitu 0,2 persen penduduk menguasai 65 persen lahan nasional. Sebuah ironi yang menjadi akar kemiskinan di pedesaan.

 

Apa permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sekarang? 

Reforma agraria menghadapi setidaknya 4 masalah mendasar. Pertama, tumpang-tindih peraturan yang disebabkan sektoralisme peraturan perundang-undangan. Satu sama lain saling bertolak belakang dan bahkan bertentangan baik terhadap UUD 45 maupun UUPA dan UU lain.  Kedua, orientasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menggenjot kemanfaatan dan distribusi agraria tanpa bicara soal pemerataan dan penyelesaian konflik. Ketiga, egoisme dalam sektor-sektor birokrasi sehingga menyebabkan satu sama lain tidak sinergis bahkan juga sabotase terhadap program yang tidak berkenan di sektornya. Keempat, adalah problem kekuasaan riil dan konkrit di tingkat bawah, di desa-desa, dimana praktek reforma agraria dilakukan.

 

Bagaimana mungkin reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan jika tidak dijamin luasan minimal bagi petani yang cukup untuk kebutuhan dasar keluarga tani ?

 

#HariTaniNasional

#ReformaAgrariaIndonesia

#TanahUntukRakyat

 

Studium Generale: Tantangan dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Rabu (18/1) kemarin telah dilaksanakan Studium Generale (SG) di Auditorium Sylva Pertamina IPB. Rangkaian kegiatan SG antara lain,  pembukaan oleh MC  saudara Yandizar, sambutan  Dekan Fakultas Kehutanan IPB Bapak Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc, sambutan Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Bapak Ir. Timbul Batubara, penandatangan MoU kerja sama, penjelasan tentang SG oleh Ketua BEM Fakultas Kehutanan IPB saudara Surya Bagus Mahardika, penyampaian materi  tantangan pengelolaan TNBBS, penyampaian materi oleh kepala bagian TNBBS dan doa bersama oleh saudara Syawali Salas di akhir acara. Tema  Studium Generale adalah tantangan dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terletak di pulau Sumatera yang merupakan kawasan lindung terbesar ketiga di pulau tersebut. Kawasan ini memiliki luas 356.800 ha. Beragam spesies dapat ditemukan dan beberapa diantaranya merupakan spesies endemik Sumatera. Selain itu, taman nasional  sebagai daerah tangkapan air dan penyimpan air bagi pemukiman dan lahan pertanian di 4 kabupaten (2 provinsi). TNBBS memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan warisan dunia yang diberikan oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Gugusan Pegunungan Hutan Hujan Tropis Sumatra (Cluster Mountainous Tropical Rainforest Herritage Site of Sumatera). Biodiversitas dan keragaman flora fauna di TNBBS tercantum di database. Database sangat penting untuk mengambil keputusan manajemen dan mengambil kebijakan pengelolaan di masa depan.

“Tantangan dalam pengelolaan TNBBS yaitu taman nasional luas tetapi hanya dijaga beberapa orang saja, TNBBS masuk kawasan  endangered karena isu illegal logging, perambahan hutan, serta perburuan liar, lalu  tutupan lahan TNBBS semak semakin terbuka, dan sebaran tanaman mantangan yang bersifat invasif  semakin luas” ujar Bapak Ir Timbul Batubara.

Penandatanganan MoU  dilakukan bertujuan sebagai penelitian dosen dan mahasiswa untuk manfaat management dan scientific serta kesepakatan kedua belah pihak agar bermanfaat bagi  masyarakat. Setelah itu, pemberian cenderamata oleh Bapak Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc kepada Bapak Ir. Timbul Batubara  dan Prof. Dr. Ir. Elias sebagai inisiator kerjasama.

 

SG 1_170120_0031

Gambar 1 Penandatanganan MoU kerja sama oleh Bapak Rinekso Soekmadi, MSc (kanan) dan Bapak Ir. Timbul Batubara (kiri)

SG 1_170120_0029

Gambar 2 Pemberian cenderamata  oleh Bapak Rinekso Soekmadi, MSc (kanan) kepada Bapak Ir. Timbul Batubara (kiri)

Sumber: Dokumen Pribadi

 

© 2017 BEM FAHUTAN IPB

Theme by Anders NorenUp ↑