IMG20170924183728 (2)

Undang-undang Pokok Agraria yang disetujui DPR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial. Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September, kemudian diperingati sebagai “Hari Tani”. Istilah reforma agraria atau land reform kembali mengemuka seiring dengan dilakukannya redistribusi 142.159 hektar lahan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk 389 desa di 21 propinsi.

Apa sebenarnya yang dimaksud reforma agraria dan apa tujuannya?

Reforma Agraria bisa diartikan secara sempit sebagai sebuah kebijakan redistribusi lahan yang didorong oleh pemerintah atau disebut juga dengan land reform. Namun secara luas, ia bisa juga diartikan sebagai sebuah perombakan sistem agraria di sebuah negara, yang salah satunya mencakup redistribusi lahan atau land reform.  Unsur-unsur lain dalam reforma agraria mencakup fasilitas pemberian kredit pada petani, pelatihan, akses pasar dan pengelolaan atau manajemen pertanahan.

Bagaimana sejarah singkat reforma agraria di Indonesia? 

Reforma agraria di Indonesia dimulai saat babak feodal, di mana Raja mengklaim sebagai penguasa atas seluruh tanah. Negara (Raja) melakukan control to the people bukan kontrol langsung kepada tanah.  Babak berikutnya adalah masa VOC abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 hingga masa Tanam Paksa 1830-1870. Dalam masa panjang itu sistem ekonomi kolonial diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Guna memaksimalkan produksi pasca kebangrutan VOC, Kolonial Belanda menyusun kebijakan tanam paksa. Memasuki masa maleise sejak 1930-an, serta Perang Dunia II, produksi perkebunan merosot. Petani mendapatkan peluang dalam menduduki, mengolah dan memanfaatkan perkebunan Belanda yang tidak terlantar. Ketika Jepang masuk, fasisme Jepang kemudian memanfaatkan lebih mendorong gerakan pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang dilakukan oleh kaum tani. Mereka juga mendorong kaum tani melakukan pembongkaran terhadap hutan untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Semua dilakukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya.

Ketika Indonesia merdeka, gagasan Bung Karno adalah mengakhiri “cara-cara penghisapan manusia atas manusia, atau exploitation de l’home par l”homme. Oleh karena itu maka Bung Karno, selaku presiden negara Indonesia merdeka hendak memberi batas tegas terhadap:

1. Kolonialisme yang secara konkritnya diterapkan dalam penguasaan lahan perkebunan swasta asing

2. Mengakhiri feodalisme.

Singkatnya, lahirlah UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Kemudian masuklah Indonesia dalam babak berikutnya yaitu cita-cita Land Reform.

Mengapa hingga saat ini, masih ada petani yang tidak punya lahan di kampung nenek moyangnya sendiri?

Pelaksanaan reforma agraria menyebabkan ketegangan sosial politik di pedesaan. Pada akhir Desember 1964 dan 14 Januari 1965, Menteri Agraria melaporkan proses redistribusi (pembagian) tanah kelebihan di Jawa, Madura, Bali, Lombok dan Sumbawa (seluruh tahapan I) telah diselesaikan dengan baik. Tanah yang diredistribusi terdiri dari tanah milik dan tanah negara yang berlebihan, termasuk tanah kerajaan. Sebab-sebab kegagalan reforma agraria saat itu, salah satunya adalah bahwa reforma agraria selalu berhadapan dengan kekuatan riil, nyata, dan konkrit di pedesaan yang tidak selalu mendukung gagasan tersebut. Segala kebijakan pemerintah untuk memastikan reforma agraria telah dibuat, namun praktek atas kebijakan tersebut berhadapan dan kalah oleh kekuasaan riil di pedesaan yang ingin melanggengakan penguasaannya atas lahan.  Kesiapan organisasional yang mengawal reforma agraria di pedesaan tidak matang disiapkan baik oleh negara maupun organisasi tani.  Akibatnya ketegangan sosial tidak mampu diatasi dengan baik. Reforma agraria digagalkan di tingkat praktek. Sekarang ini, akibat digagalkannya Reforma Agraria di era Orde Baru, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia sangat mencolok yaitu 0,2 persen penduduk menguasai 65 persen lahan nasional. Sebuah ironi yang menjadi akar kemiskinan di pedesaan.

 

Apa permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sekarang? 

Reforma agraria menghadapi setidaknya 4 masalah mendasar. Pertama, tumpang-tindih peraturan yang disebabkan sektoralisme peraturan perundang-undangan. Satu sama lain saling bertolak belakang dan bahkan bertentangan baik terhadap UUD 45 maupun UUPA dan UU lain.  Kedua, orientasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menggenjot kemanfaatan dan distribusi agraria tanpa bicara soal pemerataan dan penyelesaian konflik. Ketiga, egoisme dalam sektor-sektor birokrasi sehingga menyebabkan satu sama lain tidak sinergis bahkan juga sabotase terhadap program yang tidak berkenan di sektornya. Keempat, adalah problem kekuasaan riil dan konkrit di tingkat bawah, di desa-desa, dimana praktek reforma agraria dilakukan.

 

Bagaimana mungkin reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan jika tidak dijamin luasan minimal bagi petani yang cukup untuk kebutuhan dasar keluarga tani ?

 

#HariTaniNasional

#ReformaAgrariaIndonesia

#TanahUntukRakyat